Kekhawatiran Yang Berlebihan
Oleh: Anindya Putri Destyawati
DENGAN resminya tiga pasangan capres/cawapres dari mantan Pati
TNI, mendapat tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat, seper
ti contoh pengamat politik nasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), Lili Romli di Jakarta, mengatakan rakyat perlu
mewaspadai perang intelijen yang mungkin dilakukan para mantan
perwira tinggi (Pati) TNI yang menjadi calon presiden (capres)
dan calon wakil presiden (cawapres).
Sementara itu, juru bicara Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto,
Yuddy Chrisnandi meminta Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso
menindaklanjuti secara serius soal wacana merumahkan prajurit TNI
terkait Pilpres 8 Juli mendatang. Cara merumahkan itu dinilai
sebagai solusi yang tepat untuk menjaga netralitas TNI-Polri
dalam politik praktis.
Menanggapi berbagai kalangan masyarakat yang masih mengkhawa
tirkan TNI dan BIN akan dimanfaatkan dalam pemenangan Pilpres
2009. Kepala Pusat Penerangan TNI, Marsekal Muda TNI Sagom Tam
boen mengatakan TNI menjamin 500 ribu prajurit tidak punya hak
pilih. Ya gimana mau ditarik-tarik TNI yang jumlahnya ada 500
ribu prajurit, wong mereka tidak punya hak pilih, bagaimana bisa
dimanfaatkan, kecuali hak suara itu diajukan lagi.
Kekhawatiran beberapa kalangan masyarakat dan elit politik itu
sangatlah berlebihan, karena Markas Besar Tentara Nasional Indo
nesia (TNI) sudah berkali-kali menegaskan bahwa ketiga pasang
kandidat capres/cawapres akan percuma apabila ingin memanfaatkan
institusi militer untuk memenangi pemilu, karena 500 ribu prajur
it TNI tidak memiliki hak pilih.
Dengan demikian, masyarakat tidap perlu khawatir akan terjadi
kekisruhan pada pemilihan presiden yang akan datang, apalagi
mencari kebobrokan capres/cawapres yang menjadi rival, serta
perang intelijen yang mengarah pada mobilisasi massa untuk meno
lak hasil yang tidak sesuai keinginan dan tidak akan terjadi
pemanfaatan emosi rakyat untuk melakukan tindakan yang dapat
menimbulkan kekisruhan sebagai protes atas hasil yang didapatkan,
karena keberadaan para purnawirawan itu tidak akan bisa mempen
garuhi netralitas TNI. "Itu tidak mungkin. Mereka sudah sipil,
jadi garisnya sipil.Jadi kita yakin TNI-Polri akan menjaga netra
litasnya dalam Pilpres karena itu perintah Undang-undang (UU).
Jadi kebijakan pimpinan TNI untuk merumahkan para prajurit saat
pelaksanaan Pilpres sangat baik untuk memastikan prajurit TNI-
Polri tidak terlibat. Hal ini akan semakin meningkatkan kualitas
demokrasi Indonesia karena semua prosesnya dilandasi keterbukaan
dan fairness.
Kebijakan pimpinan TNI untuk merumahkan para prajurit saat pelak
sanaan Pilpres maknanya itikad baik TNI untuk menunjukkan kepada
masyarakat bahwa TNI berada di tengah-tengah semua golongan. Oleh
karena itu, hendaknya semua pihak untuk ikut mendukung netralitas
TNI serta ikut mengawasi Pilpres agar berlangsung jurdil. Hal ini
sangat penting agar hasil pemilu dapat diterima semua pihak
karena jauh dari potensi kecurangan. Ini harus kita hargai dan
kita jaga bersama. (net/kabarindonesia/ap).
TNI, mendapat tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat, seper
ti contoh pengamat politik nasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), Lili Romli di Jakarta, mengatakan rakyat perlu
mewaspadai perang intelijen yang mungkin dilakukan para mantan
perwira tinggi (Pati) TNI yang menjadi calon presiden (capres)
dan calon wakil presiden (cawapres).
Sementara itu, juru bicara Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto,
Yuddy Chrisnandi meminta Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso
menindaklanjuti secara serius soal wacana merumahkan prajurit TNI
terkait Pilpres 8 Juli mendatang. Cara merumahkan itu dinilai
sebagai solusi yang tepat untuk menjaga netralitas TNI-Polri
dalam politik praktis.
Menanggapi berbagai kalangan masyarakat yang masih mengkhawa
tirkan TNI dan BIN akan dimanfaatkan dalam pemenangan Pilpres
2009. Kepala Pusat Penerangan TNI, Marsekal Muda TNI Sagom Tam
boen mengatakan TNI menjamin 500 ribu prajurit tidak punya hak
pilih. Ya gimana mau ditarik-tarik TNI yang jumlahnya ada 500
ribu prajurit, wong mereka tidak punya hak pilih, bagaimana bisa
dimanfaatkan, kecuali hak suara itu diajukan lagi.
Kekhawatiran beberapa kalangan masyarakat dan elit politik itu
sangatlah berlebihan, karena Markas Besar Tentara Nasional Indo
nesia (TNI) sudah berkali-kali menegaskan bahwa ketiga pasang
kandidat capres/cawapres akan percuma apabila ingin memanfaatkan
institusi militer untuk memenangi pemilu, karena 500 ribu prajur
it TNI tidak memiliki hak pilih.
Dengan demikian, masyarakat tidap perlu khawatir akan terjadi
kekisruhan pada pemilihan presiden yang akan datang, apalagi
mencari kebobrokan capres/cawapres yang menjadi rival, serta
perang intelijen yang mengarah pada mobilisasi massa untuk meno
lak hasil yang tidak sesuai keinginan dan tidak akan terjadi
pemanfaatan emosi rakyat untuk melakukan tindakan yang dapat
menimbulkan kekisruhan sebagai protes atas hasil yang didapatkan,
karena keberadaan para purnawirawan itu tidak akan bisa mempen
garuhi netralitas TNI. "Itu tidak mungkin. Mereka sudah sipil,
jadi garisnya sipil.Jadi kita yakin TNI-Polri akan menjaga netra
litasnya dalam Pilpres karena itu perintah Undang-undang (UU).
Jadi kebijakan pimpinan TNI untuk merumahkan para prajurit saat
pelaksanaan Pilpres sangat baik untuk memastikan prajurit TNI-
Polri tidak terlibat. Hal ini akan semakin meningkatkan kualitas
demokrasi Indonesia karena semua prosesnya dilandasi keterbukaan
dan fairness.
Kebijakan pimpinan TNI untuk merumahkan para prajurit saat pelak
sanaan Pilpres maknanya itikad baik TNI untuk menunjukkan kepada
masyarakat bahwa TNI berada di tengah-tengah semua golongan. Oleh
karena itu, hendaknya semua pihak untuk ikut mendukung netralitas
TNI serta ikut mengawasi Pilpres agar berlangsung jurdil. Hal ini
sangat penting agar hasil pemilu dapat diterima semua pihak
karena jauh dari potensi kecurangan. Ini harus kita hargai dan
kita jaga bersama. (net/kabarindonesia/ap).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar